Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Rachmat Kaimuddin, buka-bukaan bahwa pemerintah sudah terlalu banyak mengorbankan anggaran untuk mengerjakan subsidi BBM.
Rachmat mengatakan, pemerintah sudah mengerjakan impor BBM sebesar Rp 251 triliun selama 5 tahun semenjak https://mitsubishipusatjawatimur.com/ 2019-2023. Di sisi lain, pemerintah secara rata-rata mengalokasikan Rp 119 triliun per tahun untuk BBM subsidi.
Angka tak kecil itu disebutnya bisa digelontorkan untuk program pemerintah lainnya di bidang sosial hingga pembangunan infrastruktur.
“Untuk BBM kita 60 persen impor, 40 persen dalam negeri. Jadi ini APBN ini kan kita pakai devisa Rp 120 triliun yang seharusnya bisa buat penanganan kemiskinan, pengajaran, infrastruktur,” ujar Rachmat di Jakarta, Senin (5/8/2024).
“Ini kemakan Rp 120 trikiun. Jadi Rp 119 triliun secara rata-rata literally jadi asep,” ia menambahkan.
Sehingga, ia tak mau negara ke depan terlalu bergantung pada BBM bersubsidi yang kian meningkatkan pencemaran polusi dan emisi gas rumah kaca. Sebab kecuali itu, pemerintah juga masih banyak berpaku pada impor LPG dengan porsi hingga menempuh 80 persen.
Pemerintah malahan terus berupaya supaya kwalitas BBM bisa terdongkrak dengan meningkatkan kandungan belerang di dalamnya hingga seimbang minimal Euro IV.
“Nah isunya apabila mau diganti dengan lebih baik tentu ada duitnya. Tadi yang Rp 120 triliun itu apabila dibiarkan, ya nambah, angkanya lagi diutang namun lebih besar dari Rp 120 triliun,” kata Rachmat.
“Jadi ruang kita untuk bangun sekolah, pengentasan stunting, membangun infrastruktur, public transport akan makin berkurang apabila anggaran kita selalu jadi asap,” pungkas ia.
Tidak Ingin Bebani Prabowo, Buah Buah Luhut Ingin Batasi BBM Subsidi
Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) menunjang implementasi peningkatan kwalitas BBM, seraya mengatur penyaluran BBM subsidi dengan kandungan belerang tinggi seperti Solar dan Pertalite.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin, mengukur langkah paling efisien dikala ini ialah dengan membuat penyaluran BBM subsidi lebih tepat target.
“Jadi yang sahabat-sahabat sesuai membutuhkan subsidi ini kita tentunya akan jaga. Jadi masyarakat yang ekonominya rentan pasti akan terus berikan, kita tak mau naikan harganya,” tegasnya di Jakarta, Senin (5/8/2024).
“Namun mungkin ada sahabat-sahabat juga yang ke depannya sesungguhnya harusnya sudah enggak butuh lagi subsidinya, itu bisa diberi arahan untuk tak mengaplikasikan,” kata Rachmat.
Via pilihan tersebut, pemerintah bakal mengalihkan anggaran subsidi untuk membiayai kenaikan kwalitas BBM lewat pengendalian subsidi bagi sebagian macam kendaraan.
Implementasinya menunggu revisi Hukum Pemerintah (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 perihal Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak rampung.
Namun, Rachmat tak bisa menetapkan kapan peraturan itu bisa keluar. “Sekiranya itu nanti saya enggak bisa ngomong, tunggu regulasinya keluar. Trigger-nya kapan saya seharusnya tunggu regulasinya,” ungkapnya.
Kendati seperti itu, Rachmat mau peraturan teknis berhubungan pengendalian BBM subsidi bisa dituntaskan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sehingga tak membebani daya kerja pemerintahan selanjutnya di bawah Prabowo Subianto.
“Harapannya sih sesungguhnya, apabila ini bisa kita selesaikan di pemerintah kini dengan baik, ini bisa jadi momentum positif untuk pemerintahan selanjutnya,” pungkas ia.